Situasi Geopolitik Timur Tengah Panas, ASPHIRASI Minta Skema Mitigasi Penundaan Umrah

- 12 Maret 2026 | 10:52
IMG
situasi geopolitik Timur Tengah saat ini berimbas terhadap ketidakpastian bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah. (Dok. istimewa)

Surakartaraya.com- Aliansi Penyelenggara Haji dan Umrah Seluruh Indonesia (ASPHIRASI) mulai merasakan dampak pelayanan jamaah umroh terlambat pemulangan dan kedatangannya. Hal itu dipicu karena panasnya situasi geopolitik Timur Tengah.

Sekretaris Jenderal ASPHIRASI, Retno Anugerah Andriyani, mengatakan panasnya situasi geopolitik Timur Tengah saat ini berimbas terhadap ketidakpastian bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan para jamaah.

“Sejauh ini memang belum ada keputusan resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia terkait penundaan keberangkatan jamaah umrah. Tapi kami sudah merasakan dampak panasnya situasi geopolitik Timur Tengah,” ujar Retno, Rabu (11/3).

Ia mengatakan seluruh penerbangan langsung menuju Arab Saudi masih beroperasi normal. Maskapai seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudia Airlines tetap melayani keberangkatan sesuai jadwal.

“Direct flight masih berjalan sesuai jadwal. Sejumlah PPIU tetap memberangkatkan jamaah karena pesawat terbang, visa sudah terbit, hotel tersedia, dan tidak ada pembatasan resmi penerbangan ke Arab Saudi. Selain itu, rute direct flight tidak melewati wilayah konflik,” katanya.

Ia mencatat gangguan signifikan terjadi pada penerbangan transit. Sejumlah maskapai transit membatalkan atau menangguhkan penerbangan sehingga berdampak pada keberangkatan dan kepulangan jamaah. 

“Kami temukan ada jamaah yang masih berada di Arab Saudi dan terkendala kepulangan akibat pembatalan penerbangan transit,” katanya.

Di sisi lain, terdapat jamaah yang telah mengantongi visa serta memesan hotel dan layanan lainnya, tetapi gagal berangkat karena tiket maskapai transit seperti Qatar Airways, Emirates, Etihad, Scoot, dan lainnya dibatalkan atau disuspensi.

Direktur Utama Hajar Aswad Mubaroq itu menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah jika penundaan benar-benar diputuskan. Ia meminta kebijakan tersebut disertai skema mitigasi yang jelas agar tidak menimbulkan kerugian lebih luas.

"ASPHIRASI mengusulkan sejumlah langkah, antara lain pembatalan atau penjadwalan ulang visa tanpa penalti, pengembalian dana atau penjadwalan ulang hotel dan transportasi, serta relaksasi layanan Mashaaer, Masar, dan Nusuk," ungkapnya. 

Retno menilai kondisi saat ini termasuk force majeure. Namun, asuransi perjalanan umumnya tidak menanggung risiko geopolitik sehingga potensi kerugian ditanggung PPIU.

“Kami berharap negara hadir memberikan kepastian mengenai mekanisme perlindungan jamaah, penyelesaian kerugian, serta jaminan keberlangsungan industri umrah nasional,” tandasnya. (IM).

 

 

Berita Terkait