Demo di Kediaman Jokowi, PMPI Tuntut Gibran Mundur

Surakartaraya.com- Sejumlah orang mengatasnamakan diri Pejuang Merah Putih Indonesia (PMPI) mendatangi rumah Presiden ke-7 Jokowi untuk demo menyampaikan aspirasi tuntutan agar Jokowi meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka setelah polemik ijazah SMA ramai di MK. 

Massa aksi tiba dikediaman Jokowi pukul 11.15 WIB langsung melakukan orasi dan menyampaikan tuntutan. 

Mereka juga membawa sejumlah poster bertuliskan “Gibran Anak Politisi Gelap”, “Jokowi Politisi Gelap”; “Gibran Anak Haram Konstitusi”, dan lainnya. 

Selesai berorasi mereka menyampaikan surat tuntutan pada Paspampres untuk disampaikan pada Jokowi. 

Korlap aksi, Bangun Sutoto, mengatakan kedatangan ini menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Jokowi. Pihaknya berharap surat tersebut dapat diterima langsung oleh Jokowi atau diserahkan melalui staf maupun Paspampres. 

“Kami ingin bersilaturahmi ke kediaman Bapak Joko Widodo sekaligus menyampaikan dua lembar surat. Besar harapan kami bisa menyerahkan secara langsung atau paling tidak melalui staf beliau maupun Paspampres," kata Jokowi, Rabu (28/10). 

Dia mengatakan dalam tuntutan ini meminta agar Jokowi tidak melabeli pihak-pihak yang mempertanyakan status ijazahnya maupun ijazah Gibran sebagai bagian dari operasi politik atau penumpang gelap. 

“Kami menginginkan keterbukaan di antara sesama anak bangsa. Jangan melabeli pihak yang mempertanyakan status palsu dan ijazah Gibran sebagai bagian dari operasi politik atau penumpang gelap. Pak Joko Widodo, jangan lagi ada dusta dan cela di antara kita,” kata dia 

Dia juga menyampaikan desakan agar Jokowi meminta Gibran mundur dari jabatannya. Pihaknya menilai polemik yang berkembang perlu disikapi secara terbuka dan meminta persoalan tersebut tidak berlarut-larut. 

"Atas nama seluruh rakyat Indonesia dan konstitusi, kami meminta Bapak Joko Widodo dan saudara Gibran Rakabuming Raka bersikap jujur dan cinta NKRI," pungkasnya. 

Dikonfirmasi ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah mengatakan surat tuntutan sudah diterima. Dan menghormati setiap aspirasi dan pendapat yang disampaikan masyarakat. (IM)