Marak Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran, Pemerintah Harus Sikapi Tuntutan Yang Konkret

Surakartaraya.com- Maraknya aksi unjuk rasa dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapatkan perhatian tokoh pemuda sekaligus praktisi hukum asal Kota Solo, Kusumo Putro.

Menurutnya, aksi mahasiswa perlu dipahami sebagai penyampaian aspirasi atas berbagai persoalan publik, mulai dari tekanan ekonomi hingga tuntutan pemberantasan korupsi. Dan perlindungan kebebasan sipil digunakan untuk menyebarkan narasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Aksi demo itu bagian aspirasi akibat tekanan ekonomi hingga korupsi. Yang jadi catatan kebebasan sipil digunakan untuk menyebarkan narasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya,” kata Kusumo, Minggu (25/10).

Dia menyinggung pola seed-and-amplify, yakni ketika sejumlah kecil akun memulai atau menyebarkan suatu narasi, kemudian akun-akun lain memperluas jangkauannya.

“Informasi yang viral tidak selalu menggambarkan keadaan sebenarnya. Masyarakat perlu memeriksa sumber, waktu, dan lokasi kejadian, serta membandingkannya dengan informasi tepercaya sebelum ikut menyebarkan,” kata Kusumo.

Karena itu, ia mengajak masyarakat lebih kritis dalam menerima informasi digital, terutama saat situasi sosial sedang memanas. Verifikasi sumber dan konteks diperlukan agar informasi yang belum terkonfirmasi tidak memperkeruh keadaan.

Kusumo berpandangan bahwa demonstrasi perlu disikapi melalui dialog, keterbukaan, dan evaluasi kebijakan. Pemerintah, menurutnya, perlu memberikan respons konkret terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat, sementara mahasiswa tetap menjaga ketertiban dan kedamaian selama menyampaikan pendapat.

“Ukuran keberhasilan bukan hanya ketika demonstrasi selesai dan jalanan kembali tenang. Yang lebih penting adalah apakah aspirasi masyarakat didengar, persoalannya ditangani, dan kebijakan yang dipersoalkan benar-benar dievaluasi,” ucap dia

Ia menegaskan demonstrasi merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Aspirasi dan kritik masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. (IM)