Dukungan Prabowo-Gibran 2 Periode Tuai Kritik, Jokowi: Tak Setuju Tidak Apa-apa Itu Demokrasi

Surakartaraya- Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) merespon kritikan terkait relawannya diarahkan dukungan dua periode mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dua periode.

Mantan Wali Kota Solo ini menegaskan sebagai negara demokrasi wajar jika ada yang setuju atau tidak Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dua periode.

“Ya itu kan saya sampaikan sejak awal dalam pertemuan relawan. Ada yang bertanya. Dan saya jawab bahwa kita mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran untuk dua periode,” ujar Jokowi di kediamannya Solo, Jumat (26/9).

Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka ini menegaskan jika ada pihak yang tidak setuju tidak masalah. Hal itu bagian dari demokrasi.

“Kalau ada yang tidak setuju ya tidak apa-apa. Wong namanya demokrasi,” kata dia.

Disinggung dua periode bagian menyelamatkan diri dari kasus ijazah palsu, dia menegaskan tidak ada hubungannya.

“Apa hubungannya (dua periode Prabowo-Gibran) dengan ijazah palsu. Tidak ada hubungannya. Masak ijazah sama dua periode, hubungannya apa?,” tandasnya.

Diketahui, Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira menyebut ada taktik yang dijalankan Presiden ke-7 RI, Jokowi, dibalik arahan ke kelompok relawan mendukung Prabowo-Gibran dua periode tersebut. 

Menurut Andreas, Jokowi terlalu dini berbicara soal dua periode yang terkait Pilpres 2029. Pemerintahan Prabowo-Gibran saja belum genap satu tahun.

"Pak Jokowi ini ya mungkin momen, ya pasti momennya, terlalu terlalu cepat ya. Juga kita perlu perhatikan gitu ee apa sih sebenarnya latar belakang sehingga Pak Jokowi ini memaksakan menyampaikan itu terlalu cepat gitu kan," kata Andreas (22/9).

Andreas membaca Jokowi sedang mempersiapkan mekanisme penyelamatan.

Sebab, saat ini, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur Jakarta itu sedang dirundung tuduhan ijazah palsu. Begitupun dengan Wapres Gibran, sulung Jokowi, yang juga menghadapi polemik sama. 

Gibran digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena ijazah setingkat SMA yang digunakan untuk pencalonannya di Pilpres 2029 dianggap bermasalah. (IM)