Mahasiswa Demo Satu Tahun Prabowo-Gibran Tagih Janji Soal 19 Juta Lapangan Kerja

- 21 Oktober 2025 | 17:00
IMG
Massa mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Soloraya, Senin (20/10). (Dok.Surakartaraya.com).

Surakartaraya.com,, Sukoharjo- Massa mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Soloraya menggelar unjuk rasa satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, di kawasan Tugu Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (20/10).

Para demonstran menyerukan berbagai tuntutan terkait janji kampanye dan situasi demokrasi di Indonesia. Diantaranya menagih janji 19 juta lapangan pekerjaan.

Koordinator BEM se-Soloraya, Ridwan Nur Hidayat, aksi ini menjadi refleksi atas kinerja pemerintahan yang dinilai belum sepenuhnya menepati janji-janji politiknya. 

“Salah satu sorotan utama BEM adalah realisasi janji 19 juta lapangan kerja yang hingga kini belum terlihat signifikan. Itu janji kampanye yang tak terealisasi,” ujar Rudwan.

Dikatakannya, para mahasiswa menginginkan mengajak debat Gibran sekaligus menagih janji penyediaan 19 juta lapangan kerja. Walaupun dengan adanya program MBG sudah ada penyerapan tenaga kerja tapi jika melihat janji Gibran adalah 19 juta lapangan kerja. 

“Kami menginginkan di bulan ini mengajak debat Gibran. Kami dari aliansi BEM Solo Raya dengan teman-teman Semarang. Kami saat ini baru pembahasan untuk bikin diskusi dan akan menanyakan janji Gibran soal 19 juta lapangan kerja yang sampai saat ini belum benar-benar terealisasi dengan baik," katanya.

BEM Soloraya, kata dia, juga menyoroti masih banyak persoalan di lapangan. Kasus keracunan karena MBG yang terjadi di beberapa daerah menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut.

“Kami tidak menyalahkan program MBG-nya, tapi perlu ada pengawalan dan pengetatan agar program ini benar-benar sesuai fungsinya dan tidak menimbulkan masalah baru,” katanya. 

Selain menyoroti program ekonomi dan sosial, para mahasiswa juga menuntut penegakan kebebasan berpendapat di ruang publik. Mereka menilai tindakan represif aparat terhadap aksi massa masih sering terjadi. (IM).


 

Berita Terkait