Pusat Pangkas TKD 2026, Wamendagri Minta Respati Kaji Ulang WFH

Surakartaraya.com- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Solo untuk mengkaji secara mendalam rencana penerapan Work From Anywhere (WFA) atau Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada instansi non pelayanan publik.

Kebijakan WFA tersebut muncul sebagai respons atas pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari APBN 2026 yang mencapai Rp 218 miliar.

“Saya menyarankan Pak Wali (Repati) untuk melakukan kajian menyeluruh, memastikan kebijakan ini (WFH) benar-benar efisien tanpa mengganggu pelayanan publik," ujar Bima di Solo, Rabu (22/10).

Dia mengatakan langkah efisiensi anggaran seperti WFA tetap harus mempertimbangkan aspek produktivitas ASN. 

Ia menyebut, Pemkot Solo perlu menetapkan indikator kinerja utama atau key performance indicator (KPI) agar hasil kerja ASN tetap terukur meskipun dilakukan di luar kantor.

“Jadi, walaupun bekerja dari mana saja, ASN harus punya output yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Pengawasannya tetap dilakukan secara berjenjang oleh atasan langsung," kata dia.

Bima memastikan bahwa kebijakan WFA tidak akan mempengaruhi hak keuangan ASN. WFH hanya pengaturan pola dan jam kerja.

Wali Kota Solo Respati Ardi mengungkapkan, WFA menjadi strategi efisiensi di tengah penyesuaian anggaran daerah. Kebijakan ini diterapkan hanya bagi ASN yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Menurut Respati, WFA berpotensi menekan belanja operasional hingga 31 persen di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kami targetkan efisiensi minimal 31 persen dari setiap OPD. WFA ini khusus untuk ASN yang bekerja administratif, bukan untuk pelayanan publik,” ucap dia. (IM).