DPRD Solo Bongkar Praktik Kapling Lahan Parkir Coffee Shop di City Walk, Catut Nama Walikota

Surakartaraya.com- Komisi II DPRD Solo melakukan sidak di parkir coffee shop kawasan City Walk sepanjang jalan Slamet Riyadi Solo.  

Alhasil, menemukan berbagai persoalan krusial, mulai dari pelanggaran pemanfaatan ruang publik, semrawutnya parkir, hingga dugaan praktik “kavling” City Walk dan oknum yang mengaku membawa nama Wali Kota.

“Kondisi di lapangan menunjukkan penyimpangan fungsi City Walk yang cukup serius. Area yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki kini justru dipenuhi kendaraan dan aktivitas usaha,” ujar Ketua Komisi III DPRD Solo Taufiqurrahman, Senin (27/4).

Di menegaskan kondisi tersebut tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga melanggar hak dasar masyarakat, khususnya pejalan kaki dan penyandang disabilitas yang membutuhkan jalur khusus. 

“Kalau sudah seperti ini, fungsi ruang publik hilang. Ini yang harus kita kembalikan,” kata dia.

Ia mengungkapkan, selama ini target retribusi dari kawasan tersebut hanya sekitar Rp180 juta per tahun. Jika dirata-rata, nilainya sekitar Rp 15 juta per bulan, dengan kontribusi ke PAD sekitar Rp. 6 juta atau sekitar 40 persen.  

“Dengan kondisi sekarang yang jauh lebih ramai dan banyak usaha baru, angka itu jelas sudah tidak relevan. Harusnya dinaikkan,” tegasnya.

Menurutnya, munculnya banyak titik parkir baru dan usaha baru menjadi indikator kuat bahwa potensi PAD jauh lebih besar dari yang selama ini tercatat. 

“Ini yang kami lihat sebagai potensi kebocoran. Karena data belum diperbarui, potensi itu tidak tertangkap,” imbuhnya.

Ia menegaskan, Komisi III akan mendorong evaluasi menyeluruh, termasuk penarikan data ulang terhadap pelaku usaha yang baru beroperasi. 

“Kita akan evaluasi. Dari Januari harus ditarik lagi, siapa saja yang sudah mulai usaha tapi belum masuk data,” katanya.

Sekretaris Komisi III DPRD Surakarta, Sonny, mengungkap temuan lain yang tak kalah serius, yakni adanya dugaan oknum jukir yang mengaku memiliki kedekatan dengan Wali Kota untuk mempermudah aktivitas usahanya. 

“Ada yang mengaku-ngaku sebagai temannya Mas Wali. Ini tadi kami dengar langsung dari pelaku usaha lain. Kami kaget juga,” ujarnya.

Ia menilai, praktik semacam itu berpotensi menciptakan ketimpangan dan merusak iklim usaha yang sehat. (IM)