Pendapat Pengamat Terkait Rencana Pelibatan Tokoh Politik dalam Pengawasan Danantara

Sudut-pandang.com-Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan sejumlah tokoh politik untuk mengawasi Badan Pengelola Investasi Dana Anagata Nusantara (BPI Danantara). 

Menanggapi rencana tersebut, Herry Gunawan, pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia, mengungkapkan bahwa keterlibatan mantan presiden dan organisasi masyarakat dalam Danantara dapat memicu masalah serius. 

“Jika ini diteruskan, saya khawatir akan menjadi awal bencana bagi Danantara dan BUMN, yang seharusnya terlepas dari pengaruh politik praktis,” tegas Herry kepada KONTAN pada Rabu (19/2). 

Herry mencatat bahwa dari mantan presiden yang diusulkan Prabowo, hanya Joko Widodo (Jokowi) yang tidak terlibat dalam partai politik, sementara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri adalah pengurus aktif. 

Dia menekankan bahwa Danantara akan bertanggung jawab mengelola BUMN, namun jika dikendalikan oleh pengurus partai politik, risiko moral hazard akan meningkat. 

“Interes yang ada pada pengurus partai politik umumnya berbeda dengan tujuan Danantara sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengelola dan mengembangkan aset BUMN,” jelasnya. 

Herry menambahkan bahwa sebaiknya para politisi, termasuk mantan presiden, tidak terlibat dalam Danantara yang berorientasi bisnis, terutama untuk meningkatkan pendanaan investasi demi pertumbuhan ekonomi di atas 5%. 

Ia juga menganggap pernyataan Prabowo sebagai reaksi spontan yang berusaha menunjukkan pengelolaan negara yang transparan tanpa kepentingan pribadi. 

“Dia ingin mengajak mantan presiden bersatu untuk membangun Indonesia. Dia melihat peluang di Danantara dan ingin melibatkan mereka, padahal dapat berdampak buruk dan membuat Danantara terpengaruh oleh kepentingan politik, yang pada akhirnya merugikan BUMN,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan keinginannya untuk melibatkan mantan Presiden Jokowi, SBY, dan Megawati dalam pengawasan Danantara, yang akan mengelola aset hingga Rp 1.400 triliun. Dia juga mendorong peran beberapa organisasi keagamaan untuk ikut serta dalam pengawasan. 

“Jika perlu, pimpinan NU, Muhammadiyah, dan KWI juga diundang untuk berpartisipasi,” ujar Prabowo saat merayakan ulang tahun Partai Gerindra, Sabtu (15/2).